Resmi! Pelatihan Vokasi 2025 Wajib Ikuti Aturan Baru Ini!

Jakarta, 25 Juni 2025 — Kementerian Ketenagakerjaan resmi menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi. Aturan ini bertujuan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pelatihan berbasis kompetensi yang lebih terstruktur dan responsif terhadap kebutuhan dunia kerja dan wirausaha.

Permenaker ini menekankan pentingnya pelatihan vokasi yang berbasis pada Standar Kompetensi Kerja, baik nasional maupun internasional. Selain itu, pelatihan ini diarahkan untuk meningkatkan, mengalihkan, atau membekali kompetensi kerja baru kepada para pencari kerja maupun pekerja yang ingin meningkatkan kapasitasnya.

Beberapa poin penting dalam aturan ini antara lain:

• Pelatihan Vokasi dapat diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) maupun Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

• Penyelenggara pelatihan wajib terdaftar dan terverifikasi melalui SIAPkerja (Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan).

• Pelatihan dilakukan berdasarkan program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang disusun sesuai standar industri.

• Metode pelatihan dapat dilakukan secara luring, daring, blended, atau hybrid.

• Disediakan mekanisme sertifikasi kompetensi kerja yang diakui secara nasional oleh BNSP.

• Terdapat pendekatan tailor made training yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik industri.

Permenaker ini juga mengatur proses monitoring dan evaluasi, serta penelusuran lulusan pelatihan untuk memastikan keberhasilan pelatihan dan keterhubungan dengan pasar kerja.

Menariknya, pendekatan ini sejalan dengan kebijakan pendidikan lainnya, seperti yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 50 Tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang juga mendorong keterlibatan dunia kerja dalam proses pembelajaran peserta didik secara langsung.

Permenaker ini mulai berlaku sejak 30 Juni 2025, menggantikan Permenakertrans No. 8 Tahun 2014, dan menjadi dasar hukum baru dalam pelatihan vokasi di Indonesia.

Dengan diberlakukannya Permenaker Nomor 6 Tahun 2025, maka Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi dicabut dan tidak berlaku lagi.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Juni 2025, setelah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 448.