THR Guru PNS dan PPPK Siap Cair, Bagaimana Guru Non-ASN atau Swasta?

KOMPAS.com - Tunjangan Hari Raya (THR) guru ASN (Aparatur Sipil Negara) sebentar lagi cair. Lalu bagaimana dengan guru swasta? Pertanyaan mengenai THR semua guru di Indonesia memang menjadi topik terpopuler yang banyak dibahas oleh para guru. Untuk guru berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dipastikan cair setelah Presiden Prabowo pulang dari Amerika. Artinya sebentar lagi cair. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya memastikan bahwa pencairan THR PNS 2026 masih menunggu kepulangan Presiden Prabowo dari Amerika Serikat (AS).

"Kan sedang diproses. Nanti begitu presiden pulang mungkin Presiden akan umumkan," kata Purbaya usai Konferensi Pers APBN KITA, Senin (23/2/2026), dilansir dari Tribun News, Kamis (26/2/2026).

Jadwal pencairan THR PNS 2026 diumumkan Presiden Presiden Prabowo rencananya akan mengumumkan sendiri jadwal pencairan THR PNS 2026. Sementara terkait dana THR PNS 2026, Menkeu Purbaya menyebut bahwa pemerintah sudah mengalokasikan anggaran dengan target 10,5 juta orang penerima. "Mencairkan THR bagi ASN, TNI/Polri dan pensiunan dengan nilai total mencapai Rp 55 triliun," ucap Purbaya. Baca juga: Kemendikdasmen Usulkan Biaya Tambahan Rp 2,4 Triliun untuk Pemulihan Pascabencana Sumatera Anggaran ini dialokasikan bagi ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI dan Polri, hakim, serta pensiunan. Anggaran tersebut meningkat dibanding tahun lalu yang mencapai Rp 49,9 triliun Sementara untuk sektor swasta atau di luar ASN, pembayaran THR dilakukan paling lambat H-7 lebaran. Jadi, berapa THR guru PNS, PPPK, dan guru swasta.

Komponen THR guru PNS, PPPK 2026 Besaran THR PNS, bisa mengikuti kebijakan dua tahun terakhir yaitu:

1. Gaji pokok
2. Tunjangan keluarga
3. Tunjangan pangan 
4. tunjangan jabatan atau tunjangan umum 
5. tunjangan kinerja(tukin)

Pada 2024 dan 2025, pemerintah membayarkan THR secara penuh termasuk 100 persen tukin untuk ASN pusat, TNI, Polri, dan hakim. ASN daerah menerima skema serupa sesuai kemampuan fiskal daerah. Guru dan dosen yang tidak menerima tukin memperoleh tunjangan profesi satu bulan gaji, sedangkan CPNS menerima 80 persen dari gaji pokok.

Besaran gaji pokok PNS Besaran gaji pokok PNS mengacu pada ketentuan yang berlaku dan penyesuaian teknis dalam Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2024.

Gaji ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja golongan (MKG), belum termasuk tunjangan.

Golongan I

I/a: Rp 1.685.700 - Rp 2.522.600

I/b: Rp 1.840.800 - Rp 2.670.700

I/c: Rp 1.918.700 - Rp 2.783.700

I/d: Rp 1.999.900 - Rp 2.901.400

Golongan II

II/a: Rp 2.184.000 - Rp 3.643.400

II/b: Rp 2.385.000 - Rp 3.797.500

II/c: Rp 2.485.900 - Rp 3.958.200

II/d: Rp 2.591.100 - Rp 4.125.600.

Golongan III

III/a: Rp 2.785.700 - Rp 4.575.200

III/b: Rp 2.903.600 - Rp 4.768.800

III/c: Rp 3.026.400 - Rp 4.970.500

III/d: Rp 3.154.400 - Rp 5.180.700.

Golongan IV

IV/a: Rp 3.287.800 - Rp 5.399.900

IV/b: Rp 3.426.900 - Rp 5.628.300

IV/c: Rp 3.571.900 - Rp 5.866.400

IV/d: Rp 3.723.000 - Rp 6.114.500

IV/e: Rp 3.880.400 - Rp 6.373.200.

Besaran Gaji pokok PPPK Baca juga: Anggaran Pendidikan 2026 Naik, Mendikdasmen Pastikan Tidak Dipangkas untuk MBG Gaji PPPK ditetapkan berdasarkan golongan jabatan dan masa kerja, belum termasuk tunjangan. Mengacu Perpres Nomor 11 Tahun 2024, berikut daftar gaji PPPK saat ini:

Golongan I: Rp 1.938.500 - Rp 2.900.900

Golongan II: Rp 2.116.900 - Rp 3.071.200

Golongan III: Rp 2.206.500 - Rp 3.201.200

Golongan IV: Rp 2.299.800 - Rp 3.336.600

Golongan V: Rp 2.511.500 - Rp 4.189.900

Golongan VI: Rp 2.742.800 - Rp 4.367.100

Golongan VII: Rp 2.858.800 - Rp 4.551.800

Golongan VIII: Rp 2.979.700 - Rp 4.744.400

Golongan IX: Rp 3.203.600 - Rp 5.261.500

Golongan X: Rp 3.339.600 - Rp 5.484.000

Golongan XI: Rp 3.480.300 - Rp 5.715.000

Golongan XII: Rp 3.627.500 - Rp 5.956.000

Golongan XIII: Rp 3.781.000 - Rp 6.208.000

Golongan XIV: Rp 3.940.900 - Rp 6.470.100

Golongan XV: Rp 4.107.600 - Rp 6.743.200

Golongan XVI: Rp 4.281.400 - Rp 7.028.600

Golongan XVII: Rp 4.462.500 - Rp 7.329.900.

Besaran THR Guru Non-ASN atau Swasta Besaran THR guru swasta sebetulnya bisa satu kali gaji. Tetapi sama dengan pekerja swasta lainnya, guru swasta akan mendapatkan THR dari pihak yayasan.

Artinya, disesuaikan kembali dengan masa kerja minimal, meskipun dalam praktiknya bisa berbeda-beda tergantung kebijakan internal yayasan.

Walaupun THR guru non-ASN atau guru swasta tergantung pada yayasan atau pemberi upah, Kemendikdasmen terus berupaya membantu kesejahteraan guru. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Suharti mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan guru. “Guru adalah fondasi utama kualitas pendidikan. Karena itu, peningkatan kesejahteraan, percepatan sertifikasi, dan penguatan kompetensi guru menjadi prioritas strategis. Kami meyakini bahwa guru yang sejahtera dan profesional akan menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna bagi peserta didik," ujar Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti di Jakarta, dilansir dari laman Antara, Kamis (26/2/2026). Ada aneka Tunjangan Guru non-ASN diberikan sebagai penghargaan kepada guru dan pengajar non-ASN sebagai tenaga profesional dalam Profesi, Tunjangan Khusus, dan Insentif dalam menjalankan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Guru non-ASN dapat Tunjangan dari Kemendikdasmen Walaupun THR guru non-ASN atau guru swasta tergantung pada yayasan atau pemberi upah, Kemendikdasmen terus berupaya membantu kesejahteraan guru. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Suharti mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan guru. “Guru adalah fondasi utama kualitas pendidikan. Karena itu, peningkatan kesejahteraan, percepatan sertifikasi, dan penguatan kompetensi guru menjadi prioritas strategis. Kami meyakini bahwa guru yang sejahtera dan profesional akan menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna bagi peserta didik," ujar Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti di Jakarta, dilansir dari laman Antara, Kamis (26/2/2026). Ada aneka Tunjangan Guru non-ASN diberikan sebagai penghargaan kepada guru dan pengajar non-ASN sebagai tenaga profesional dalam Profesi, Tunjangan Khusus, dan Insentif dalam menjalankan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Adapun tunjangan yang dimaksud adalah: Tunjangan Profesi Guru non-ASN (TPG) yang diberikan kepada Guru non-ASN yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Tunjangan Khusus Guru non-ASN (TKG) yang diberikan kepada Guru non-ASN sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus. Bantuan Insentif Guru non-ASN bagi guru yang belum sertifikasi. "Bantuan pemerintah ini diberikan untuk menambah penghasilan di luar gaji/upah dan kesejahteraan pendidik non-ASN dalam melaksanakan tugasnya," katanya.

Selain itu, katanya, ada peningkatan satuan biaya Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) non-ASN yang semula Rp1,5 juta menjadi Rp 2 juta pada tahun 2025. Pada tahun 2026, penyaluran Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus untuk Guru non-ASN yang semula per tiga bulan, menjadi setiap bulan. Sementara itu, perluasan sasaran penerima insentif guru non-ASN pada tahun 2025 yang semula ditargetkan bagi 58.862 orang menjadi 365.542 orang.

"Lalu, peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula Rp300.000/bulan menjadi Rp400.000/bulan," katanya. Aneka Tunjangan Guru non-ASN diberikan sebagai penghargaan kepada guru dan pengajar non-ASN yang sudah secara profesional ikut menjalankan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.